Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam relokasi paksa
terhadap penganut aliran Syiah di Sampang, Madura, dari lokasi
pengungsian di GOR Sampang ke rumah susun sistem sewa Puspa Agro,
Jemundo, Sidoarjo.
"Jika memang benar itu dilakukan dengan disertai pemaksaan, kami
mengecam. Itu wujud kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya yang
memiliki hak untuk hidup di tanah kelahirannya," tegas Ketua Umum PBNU
Said Aqil Siradj di Jakarta, Jumat (21/6).
Meski begitu, Said tidak mempermasalahkan jika relokasi tersebut
dilakukan berdasarkan keinginan pengikut aliran Syiah sendiri. Informasi
yang diperoleh PBNU dari Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf,
relokasi dilakukan atas keinginan pengikut Syiah, yang dibuktikan dengan
surat pernyataan bermaterai.
"Mas Saiful (Saifullah Yusuf) mengatakan ke saya, Pemprov Jawa Timur
meminta relokasi itu tidak disebut sebagai pengusiran, karena dilakukan
atas permintaan pengikut Syiah sendiri. Kalau memang demikian ya tidak
apa-apa, karena justru itu bagian dari upaya Pemerintah melindungi
warganya," ujar Said.
Terlepas dari tarik ulur kebenaran kabar relokasi tersebut dibarengi
dengan pemaksaan atau tidak, Kiai Said meminta ke aparat terkait agar
bisa memberikan jaminan keselamatan kepada pengikut Syiah. Termasuk jika
suatu saat mereka yang sekarang direlokasi menginginkan kembali ke
kampung halamannya.
"Pengikut Syiah yang sudah direlokasi itu adalah warga negara yang
sama, yang memiliki hak hidup yang sama juga. Pemerintah harus bisa
menjamin aset mereka yang ditinggalkan, dan mengabulkan jika suatu saat
mereka ingin kembali ke kampung halamannya," kata Said.
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/06/21/moqdz1-nu-relokasi-paksa-warga-syiah-bukti-kegagalan-pemerintah
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/13/06/21/moqdz1-nu-relokasi-paksa-warga-syiah-bukti-kegagalan-pemerintah